Medan (ANTARANews) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak membutuhkan sumbangan koin untuk melayani rakyat, ujar Ketua Divisi Pembinaan Anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz.
“Sesuai komitmen untuk melanjutkan bakti kepada negeri, maka dalam melayani rakyat Presiden SBY tidak membutuhkan koin yang disebut-sebut ditujukan sebagai wujud kepedulian karena gaji beliau tidak naik,” katanya di Medan, Sabtu (5/2).
Muhri Fauzi Hafiz mengaku kecewa sekaligus prihatin dengan gerakan “Koin Untuk SBY” tersebut. Ia bahkan menilai gerakan itu dimaksudkan untuk mendiskreditkan Presiden sebagai simbol negara.
“Ini tidak boleh dilanjutkan. Marilah kita membangun apresiasi terhadap prestasi dengan kritik yang produktif,” katanya.
Menanggapi kegerahan Presiden SBY dengan gerakan tersebut, menurut Fauzi, Presiden SBY beserta jajaran dan simpatisannya patut merasa tersinggung, sebab sesungguhnya Presiden tidak pernah mengeluhkan gaji yang diterimanya.
“Beliau hanya ingin mengatakan kepada rakyat dalam acara bersama perwira TNI/Polri, agar kita terus optimis dan terus bekerja sama membangun bangsa ini tanpa menghitung berapa banyak yang kita dapat dari kerja dan pengabdian. Jadi saya pikir sangat wajar jika Presiden SBY gerah dengan gerakan yang cenderung dipolitisasi ke arah pembunuhan karakter itu,” katanya.
Padahal, menurut dia, Presiden SBY sudah membuktikan kerja nyata yang dilakukannya beserta jajaran untuk melayani rakyat.
Menurut Muhri Fauzi Hafiz, berdasarkan informasi yang dihimpunnya bersama kawan-kawan, usulan kenaikan gaji Presiden justru sudah dilakukan Kementerian Keuangan sejak 2006, tapi usulan itu ditolak Presiden.
“Oleh karena itu kita berharap polemik soal gaji Presiden jangan dilanjutkan lagi, karena masih banyak masalah yang lebih pokok untuk kita selesaikan bersama agar Indonesia bisa lebih baik lagi,” katanya. (R014)
