KOMPAS.com – Pertemuan Dewan HAM PBB di Geneva penuh dengan sikap protes. Seturut warta AP dan AFP pada Jumat (25/2/2011), Libya adalah anggota terpilih dewan tersebut.
Tapi, lantaran tingkah laku Moammar Khadafy yang menghadapi pengunjuk rasa dengan cara-cara kekejian, para anggota dewan itu justru menyerukan agar Libya diusir dari dewan tersebut.
"Dengan terus-menerus melanggar hukum internasional, penumpasan terhadap demonstrasi damai di Libia semakin marak dan mencemaskan dengan laporan-laporan tentang pembunuhan massal, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap para pengunjuk rasa," kata Kata Komisioner Tinggi PBB untuk HAM Navi Pillay.
Sementara itu, Program Pangan Dunia mengatakan mata rantai pasokan makanan Libya terancam kolaps. Soalnya, impor tidak bisa masuk ke negara itu. Sementara, distribusi makanan terhambat oleh tindak kekerasan.
Para menteri pertahanan NATO pada Jumat mengadakan sidang darurat untuk membicarakan situasi di Libya. Tetapi Sekjen NATO, Anders Fogh Rasmussen, menegaskan organisasi militer itu tidak berniat campur tangan di Libya.
Tak cuma itu, laporan dari Libya, sebagaimana penjelasan Pillay menunjukkan jumlah korban tewas bisa mencapai lebih dari seribu. Selama sepekan terakhir, pertempuran berlangsung antara pasukan antipemerintah dan tentara yang setia kepada Khadafy yang telah berkuasa selama 42 tahun.
Di sekitar ibu kota, Tripoli, satu brigade elite yang dikomandoi oleh putra Khadafy, Khamis, diyakini memperkuat pertahanannya.
Televisi negara Libya mengatakan pemerintah akan memberikan uang tunai 500 dinar atau sekitar Rp 4 juta untuk menutupi kenaikan harga makanan. Sementara, sebagian pekerja sektor publik akan mendapat kenaikan gaji 150 persen. Namun demikian, banyak wilayah negara itu sekarang ini berada di tangan pasukan anti pemerintah.
