DUMAI, KOMPAS.com – Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Dumai Provinsi Riau menyebutkan, pemkot Dumai saat ini mengalami defisit keuangan sehingga tidak lagi merekrut tenaga honorer karena dikhawatirkan tak sanggup membayar gaji mereka.
"Jika ada penambahan biaya pengeluaran saat ini sangat mengkhawatirkan karena APBD sangat minim. Untuk itu, seluruh SPKD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kita minta tidak merekrut tenaga kerja sukarela atau honorer di instansi masing-masing," kata Kepala Bappeda Kota Dumai H Surya Irianto, Senin (7/2/2011).
Di tahun anggaran 2010, beban APBD untuk membiayai tenaga honor, serta tenaga ahli dan konsultan pengawas telah menguras kas daerah sebesar Rp 44,35 miliar.
"Saat ini untuk menganggarkan kembali dana tersebut, pemkot tentu saja tidak lagi mampu karena kondisi keuangan yang minim dan mengalami defisit," terangnya.
Dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan RAPBD 2011, paparnya, pemkot mewacanakan penambahan honorer hanya berdasarkan kebutuhan dan sistem kontrak kerja sebagai dukungan kegiatan yang sifatnya temporer.
Wali Kota Dumai H Khairul Anwar mengatakan, kebijakan penambahan atau pengurangan honorer di lingkup Pemko Dumai merupakan persoalan dilematis yang akan menimbulkan gejolak sosial di tengah masyarakat.
"Namun semuanya tidak semudah membalikkan telapak tangan. APBD kita yang minim memaksa untuk tidak menerima tenaga honorer dan justru menguranginya pada tahun ini," papar Khairul Anwar.
Rencana alokasi APBD Dumai 2011 sebesar Rp 666 miliar, sekitar 15 persennya disepakati sebagai dana penyertaan proyek air bersih (PAB) yang baru rampung 60 persen.
